DPRD dan Pemprov Sahkan Ranperda RPJPD Sulbar 20 Tahun ke Depan

Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar 2025-2045 dalam sidang Paripurna di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Senin malam 22 Juli 2024. Selangkah lagi arah pembangunan Sulbar selama 20 tahun ini akan resmi dalam arsip negara. Rencanya DPRD Sulbar akan menyerahkan hasil RPJPD tersebut di Kemendagri 28 Juli 2024 mendatang.

Baca juga: Luqman Hakim: Pemerintah Harus Senantiasa Menyediakan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, didampingi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim menyampaikan, DPRD Sulbar dapat menerima rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya dilakukan asistensi di Kemendagri pada 29 Juli 2024.

Baca juga: Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji

PJ. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bangga dan mengapresiasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbari atas penyempurnaan tema yang menjadi visi dalam RPJPD. Hal ini menjadi sejarah sebab telah menyepakati rencana pembangunan dalam jangka 20 Tahun kedepan.

“Kita rumuskan dalam satu nafas yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Kita tidak mau sekedar malaqbi, tidak sekedar maju, tidak juga sekedar berkelanjutan. Inilah visi kuat sangat besar, ” ucap Bahtiar.

Baca juga: Indah Kurnia: Jatim Siap Jadi Penyumbang Ekonomi Nasional Nomor Satu

Menurut Bahtiar, yang dihadapi 20 tahun kedepan telah dirumuskan dalam Ranperda RPJPD Sulbar 2025-2045. Daerah ini mesti dipersonifikasikan seperti seorang manusia. Hidup tumbuh dan berkembang dan tidak ada yang dalam keadaan sehat terus dan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka seorang manusia harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, daerah pun demikian.

“ BMKG telah memperingatkan 25 tahun ke depan, 2050 itu kemungkinan akan terjadi bencana kelaparan seluruh dunia akibat perubahan iklim yang sangat ekstrem dengan ditandai nanti akan mencairnya es di kutub Utara dan saudaraku semua yang mengalami haji tahun ini bagaimana merasakan panas 48 - 50 derajat dan beberapa orang meninggal. Hari ini iklim di Jepang sangat menggila tetangga kita di Malaysia juga sudah sangat panas Filipina beberapa waktu yang lalu dan ini fakta bahwa ada persoalan. Namun kebalikan dari itu Sulbar yakni kota Mamuju justru menjadi daerah dengan udara terbersih se asia tenggara Ini yang harus dipertahankan, ” kata Bahtiar.

Baca juga: Amsakar Tampung Masukan DPRD Batam

20 tahun kedepan terjadi perubahan sangat signifikan tentang masa depan Indonesia dan Sulbar, dengan hadirnya IKN, dengan ibukota berpindah maka diikuti perubahan ekosistem udara, pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, dan lainnya termasuk kapal melintas di Alki II sehingga kita harus memanfaatkan pulau Balabalakang agar menjadi persinggahan sehingga dapat menjadi nilai tambah.

Bahtiar juga mengapresiasi sebab dalam RPJPD, telah mendorong adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Kemenkes Bertindak atas Pemecatan dr. Terawan oleh IDI

“Kita pastikan menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan baru karena ekonomi Indonesia lintang utara akan bergerak baru dengan sesuai dengan gerak baru ekonomi dengan adanya IKN, ” pungkasnya.

Selain itu, Bahtiar berharap RPJPD 2025-2045menjadi dasar mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka seluruh sektor harus digerakkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia Emas ditandai dengan pendapatan masyarakat per bulan dari 3 juta menjadi 15 Juta. Salah satunya dengan pisang Cavendish. Termasuk dengan sektor perikanan, kelautan, dan sektor lainnya. Apalagi Sulbar dengan potensi yang dimiliki, berada dekat IKN, Alki II, tanah yang subur. Untuk itu, Bahtiar pun akan menyempatkan waktunya bersama Panja DPRD mendapatkan ruang asistensi di Kemendagri.